Jakarta – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk ketika terjadi bencana. Di tengah kondisi tersebut, komunikasi yang cepat, akurat, dan terpercaya menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah kepanikan sekaligus membantu masyarakat mengambil keputusan dalam situasi darurat.
Pentingnya komunikasi krisis tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi Merajut Nusantara bertajuk “Komunikasi Krisis di Era Digital: Strategi Menghadapi Situasi Kebencanaan” yang digelar pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi, S.E., M.AK menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kehadiran pemerintah ketika menghadapi bencana. Kehadiran tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyampaian informasi yang dapat dipercaya serta pemberian imbauan yang mampu membantu masyarakat mengantisipasi potensi ancaman.
Menurut Okta, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti tantangan berupa maraknya hoaks dan disinformasi.
Dalam situasi bencana, informasi yang tidak benar dapat berkembang dengan cepat dan berpotensi memperburuk keadaan. Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi krisis yang efektif agar masyarakat memiliki rujukan informasi yang jelas dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
Komunikasi yang efektif juga dinilai dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan kemampuan memilah informasi, masyarakat diharapkan mampu membedakan fakta dengan informasi palsu, mengurangi potensi polarisasi, serta ikut menjaga situasi tetap kondusif ketika terjadi bencana.
Okta mengatakan Komisi I DPR RI terus mendorong penguatan ekosistem digital nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kunjungan kerja spesifik bersama BAKTI Komdigi untuk melihat kondisi infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T serta membahas persoalan konektivitas ketika terjadi gangguan akibat bencana.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi komunikasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sistem komunikasi yang terkoordinasi akan membantu memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat, konsisten, dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Konektivitas Berperan Penting Saat Bencana
Plt. Direktur Layanan TI Badan Usaha BAKTI Komdigi Dr. Yulis Widyo Marfiah, S.T., M.T. menjelaskan bahwa kebutuhan komunikasi berubah menjadi kebutuhan yang sangat vital ketika bencana terjadi.
Dalam kondisi darurat, masyarakat biasanya segera mencari informasi melalui telepon seluler, aplikasi percakapan maupun media digital lainnya. Mereka membutuhkan informasi mengenai kondisi terkini, keberadaan keluarga, lokasi yang aman, hingga akses untuk mendapatkan bantuan.
Karena itu, terputusnya konektivitas dapat memberikan dampak besar terhadap proses koordinasi dan penyelamatan. Informasi yang terlambat atau tidak akurat bahkan dapat membuat masyarakat mengambil keputusan yang keliru.
Yulis menjelaskan bahwa bencana pada era digital berlangsung di dua ruang sekaligus. Selain kejadian fisik di lapangan, muncul pula arus informasi di ruang digital berupa foto, video, pesan, dan berbagai kabar dari masyarakat.
Masalahnya, tidak semua informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi. Sebuah video atau informasi dapat menyebar luas sebelum pihak berwenang memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi di lokasi bencana.
Dalam konteks tersebut, konektivitas menjadi salah satu fondasi penting. Infrastruktur yang dibangun BAKTI Komdigi, seperti BTS 4G, jaringan backbone Palapa Ring, konektivitas satelit Satria, serta akses internet, memiliki fungsi strategis untuk menjaga jalur komunikasi tetap tersedia.
Menurut Yulis, menjaga konektivitas berarti turut menjaga jalur informasi dan koordinasi. Ketika terjadi gangguan jaringan akibat listrik padam, akses lokasi yang terputus atau lonjakan trafik, kondisi teknis tersebut dapat berkembang menjadi persoalan komunikasi apabila tidak segera diikuti informasi resmi.
Ketiadaan informasi resmi dapat menciptakan ruang kosong yang kemudian diisi rumor dan spekulasi. Pada titik tersebut, bukan hanya kualitas jaringan yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat.
Golden Hour Menjadi Periode Penting
Dalam penanganan komunikasi bencana, Yulis menekankan pentingnya periode 60 menit pertama atau golden hour. Pada fase awal tersebut, tim komunikasi perlu bergerak cepat untuk memastikan informasi dasar mengenai kejadian, lokasi, dan dampaknya.
Informasi awal tidak harus menunggu seluruh data terkumpul. Hal yang lebih penting adalah memberikan informasi yang sudah terverifikasi, menentukan prioritas keselamatan, serta menyampaikan pembaruan secara berkala.
Komunikasi yang cepat, kata Yulis, bukan berarti menyampaikan informasi secara terburu-buru. Masyarakat perlu diberi tahu mengenai apa yang sudah diketahui, apa yang masih dalam proses verifikasi, dan kapan pembaruan berikutnya akan disampaikan.
Ia juga menyebut lima hal utama yang perlu terdapat dalam setiap pesan komunikasi krisis, yakni apa yang terjadi, lokasi dampak, langkah yang sedang dilakukan, tindakan yang perlu dilakukan masyarakat, serta waktu penyampaian informasi berikutnya.
Penanganan bencana juga membutuhkan kerja sama lintas pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, mitra penyedia BAKTI, media, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan informasi dapat tersampaikan secara konsisten.
Untuk menghadapi hoaks, masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa suatu informasi salah. Ruang berkembangnya hoaks perlu ditutup dengan menyediakan informasi resmi secara berkala, melakukan koreksi berdasarkan fakta, dan memastikan seluruh pihak menggunakan informasi yang selaras.
Masyarakat Harus Lebih Kritis terhadap Informasi
Sementara itu, Romdoni, S.Pd., M.Pd., selaku akademisi dan praktisi pendidikan, menekankan bahwa komunikasi dalam situasi bencana dapat menjadi bagian dari upaya penyelamatan.
Menurutnya, informasi yang salah meskipun disampaikan dengan cepat justru dapat meningkatkan risiko. Sebaliknya, informasi yang benar, memiliki empati, dan memberikan arahan yang jelas dapat membantu masyarakat menentukan langkah yang tepat, termasuk apakah harus bertahan di tempat, melakukan evakuasi, atau mencari pertolongan.
Perubahan teknologi juga membuat pola komunikasi bencana semakin kompleks. Jika sebelumnya informasi lebih banyak bergerak satu arah dari pemerintah melalui media, kini masyarakat dapat menjadi sumber sekaligus penyebar informasi melalui berbagai platform digital.
WhatsApp, X, Instagram dan media sosial lainnya menjadi ruang pertukaran informasi secara real time. Namun, kondisi tersebut juga membawa risiko karena potongan video, foto, rekaman suara, hingga konten yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI dapat kehilangan konteks atau bahkan digunakan untuk menyebarkan informasi palsu.
Romdoni membagi komunikasi kebencanaan ke dalam tiga fase. Pertama adalah komunikasi risiko sebelum bencana yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kedua, komunikasi ketika bencana berlangsung yang berfokus pada keselamatan dan tindakan darurat. Ketiga, komunikasi pascabencana yang berkaitan dengan pemulihan, klarifikasi, pendataan bantuan, serta evaluasi penanganan.
Dalam proses penyebaran informasi, verifikasi menjadi langkah yang tidak boleh dilewatkan. Masyarakat perlu melihat siapa sumber informasi, kapan dan di mana informasi tersebut dibuat, konteksnya, serta bukti yang mendukungnya.
Informasi yang diterima juga sebaiknya dibandingkan dengan sumber resmi seperti BNPB, BPBD, pemerintah daerah atau media massa yang kredibel. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi palsu.
Selain memastikan kebenaran informasi, etika dalam menyebarkan konten bencana juga harus diperhatikan. Foto maupun video korban tidak semestinya disebarkan tanpa mempertimbangkan martabat korban, konteks kejadian, keselamatan, serta perlindungan terhadap data pribadi.
Pada akhirnya, masyarakat memiliki peran yang semakin besar dalam komunikasi kebencanaan. Setiap pengguna media digital memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi, sehingga tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi juga berada di tangan publik.
Pesan yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah agar masyarakat tidak berlomba menjadi pihak pertama yang menyebarkan informasi, tetapi menjadi pihak yang terlebih dahulu memastikan informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
